Tips Memanfaatkan Blog Ini

  1. Perhatikan tanggal penulisan dan tanggal update artikel. Semakin baru tanggal-tanggal ini, semakin valid informasi yang tercantum.
  2. Harap membaca komentar-komentar terkait sebelum bertanya; bisa jadi hal yang ingin Anda tanyakan sudah terjawab.
  3. Pertanyaan dapat disampaikan lewat bagian komentar atau lewat akun Twitter @asyafrudin.

Sabtu, 19 Maret 2022

Menerapkan Agile di Pemerintahan

Banner Pemerintah Tangkas

Visi Pemerintah Tangkas adalah mewujudkan ketangkasan dalam pemerintahan Indonesia. Hal itu dilakukan dengan cara berkontribusi aktif untuk mewujudkan keselarasan antara Agile dengan birokrasi dalam pemerintahan Indonesia. Tujuannya adalah agar pemerintahan Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dalam birokrasi dan menyediakan layanan publik yang optimal.

Perlahan tapi pasti, visi tersebut mulai terwujud. Salah satu contohnya adalah di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perubahan pola pikir merupakan hal yang paling utama karena beralih dari Waterfall ke Agile memang harus dimulai dari pola pikir. DJP juga melakukan adaptasi terhadap Scrum Framework agar Agile dapat berjalan dengan maksimal di dalam tubuhnya. DJP bahkan menyusun regulasi khusus agar penerapan Agile tidak dinilai menyalahi kebijakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) miliknya sendiri.

Pengalaman panjang penerapan Agile di DJP dipadukan dengan pemahaman yang kuat terkait Agile akhirnya menghasilkan sebuah buku berjudul “ASN (singkatan dari Aparatur Sipil Negara) Juga Bisa Agile”. Isinya merupakan hasil pemikiran langsung dari pegawai DJP yang terlibat dalam penerapan Agile di DJP sejak inisiatifnya dimulai. Kombinasi dari kompetensi si Pegawai sebagai praktisi Agile bersertifikasi dan pengalamannya mengikuti penerapan Agile di DJP itu yang membuat bukunya menarik untuk dibaca.

Sampul Buku ASN Juga Bisa Agile
Di dalam buku itu, teori-teori tentang Agile dan Scrum Framework dan kebutuhan riil untuk menerapkan Agile di DJP dipadukan dengan baik. Faktor-faktor krusial untuk membentuk budaya Agile seperti dukungan pihak-pihak non-TIK dan proses penyusunan regulasi Agile di DJP ikut dibahas di dalam buku tersebut. Lika-liku lainnya seperti multi-tasking, dokumentasi, atau perencanaan dalam Agile juga tidak luput dibahas di dalam buku tersebut.

Dari gambaran di atas terlihat bahwa buku “ASN Juga Bisa Agile” tidak berisi hal-hal teknis saja. Topik-topik di tingkat organisasi seperti pembentukan pemahaman yang tepat terhadap Agile dan tips untuk membentuk budaya Agile juga ikut dibahas. Pembahasan itu diselaraskan dengan topik-topik teknis di tingkat tim seperti Product OwnerScrum MasterDevelopment Team, atau story points. Hasilnya adalah kombinasi yang menyeluruh terkait proses penerapan Agile dari awal hingga stabil dan dari tingkat atas hingga tingkat bawah.

Secara garis besar, “ASN Juga Bisa Agile” membahas banyak hal penting terkait penerapan Agile di DJP yang secara umum dapat diterapkan di instansi pemerintah lainnya. Bukan tidak mungkin buku tersebut dijadikan salah satu referensi bagi penerapan Agile di pemerintah. Kalaupun tidak dijadikan referensi, ada banyak hal yang dapat diadopsi atau diadaptasi oleh setiap instansi agar penerapannya sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.

Bagi yang berminat, informasi lebih lanjut mengenai buku “ASN Juga Bisa Agile” ada di asyafrudin.id/asn-juga-bisa-agile/. Bila ingin bertanya lebih dalam mengenai isi buku tersebut atau sekadar ingin berdiskusi mengenai penerapan Agile di pemerintahan Indonesia, penulisnya, Amir Syafrudin, dapat dikontak lewat Twitter atau LinkedIn. Pertanyaan yang lebih umum terkait Agile pun akan direspons dengan senang hati oleh si Penulis.

Mari menjadi ASN yang tangkas!

--

Dipublikasikan kembali dari Buku: ASN Juga Bisa Agile